Monday, April 03, 2006

Profil Forest Watch Indonesia

SEJARAH

Sejak awal tahun 1996, dengan dilatarbelakangi oleh banyaknya konflik yang timbul dalam kegiatan pengalokasian kawasan hutan dan pengelolaan sumber daya hutan yang berlangsung di Indonesia, beberapa ornop berkumpul untuk menginisiasi sebuah program bersama yang disebut Pro-Bela. Program ini bertujuan untuk membangun sistem dan jaringan independen serta terdesentralisasi untuk melakukan monitoring terhadap kegiatan pengusahaan hutan di Indonesia.

Dalam menjalankan program bersama tersebut ditemukan beberapa kendala dalam memanfaatkan data dan informasi yang telah didapatkan dari hasil monitoring. Oleh karena itu dibutuhkan program lanjutan untuk melakukan pengelolaan data dan informasi. Program tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan mengembangkan sistem dan jaringan yang independen serta terdesentralisasi untuk melakukan monitoring yang lebih luas terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya hutan, seperti pengusahaan hutan, perkebunan, pertambangan, pembangunan infrastruktur, serta kegiatan yang bersifat proyek-proyek inisiatif yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan di Indonesia.

Forest Watch memiliki peran strategis dalam proses demokratisasi pengalokasian dan pengelolaan sumberdaya hutan dengan cara mengembangkan transparansi informasi kehutanan yang mendorong keterlibatan publik dalam proses-proses politik yang berkaitan dengan pengurusan sumber daya hutan. Peran strategis tersebut didukung dengan adanya komunikasi yang timbal balik dari pihak-pihak yang terkait, seperti instansi pemerintah lembaga atau pihak yang berwenang menangani isu-isu sumber daya hutan.

Kegiatan Forest Watch Indonesia dimulai pada bulan November 1997 melalui sebuah lokakarya di Jakarta yang diikuti oleh sekitar 20 ornop. Lokakarya awal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan konsultasi di tingkat regional di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Papua yang menghasilkan kesepakatan awal untuk bersama-sama membangun Forest Watch Indonesia.

VISI MISI

Forest Watch Indonesia yang disingkat FWI merupakan organisasi jaringan pemantau hutan independen yang terdiri dari individu-individu dan organisasi-organisasi yang memiliki komitmen untuk mewujudkanproses pengelolaan data dan informasi kehutanan di Indonesia yang terbuka dan dapat menjamin pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan.

FWI yakin bahwa cita-cita ini hanya akan terwujud apabila tercipta kondisi dimana semua data kehutanan dan data yang terkait dengan sumberdaya hutan bisa diperoleh dengan mudah dan cepat oleh semua orang serta pengelolaan hutan di Indonesia sungguh-sungguh terbebas dari semua jenis kegiatan eksploitasi hutan dan pengalihan penggunaan kawasan hutan yang dapat mengurangi atau menghilangkan daya dukung ekosistem hutan dan menimbulkan konflik.


MISI

Dalam upaya pencapaian visi tersebut, FWI secara sadar telah menetapkan peran strategisnya sebagai bagian dari komponen masyarakat madani untuk mendorong percepatan proses demokratisasi dalam pengalokasian dan pengelolaan sumberdaya hutan dengan cara :

1.

Mengembangkan transparansi data dan informasi kehutanan dan kondisi sumberdaya hutan melalui pengembangan dan penguatan simpul-simpul pemantauan hutan yang terdesentralisasi dan mandiri (independen) di berbagai wilayah/daerah yang secara ekologis signifikan dan penting untuk dijaga, dilestarikan dan dikelola secara berkelanjutan.
2.

Mendorong publik, khususnya organisasi-organisasi masyarakat madani lainnya yang independen, agar terlibat secara aktif dan konstruktif dalam proses-proses politik yang berkaitan dengan pengurusan sumberdaya hutan melalui penyebar-luasan informasi tentang kondisi hutan terkini dan penyebab kerusakannya yang diolah dari data lapangan yang akurat dan bukti yang tidak terbantah.
3.

Membantu pembuat dan pelaksana kebijakan di pemerintahan dengan menyediakan data dan informasi alternatif (di luar sumber data resmi yang sudah ada) tentang kehutanan dan sumberdaya hutan untuk digunakan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
4.

Menemu-kenali dan mempromosikan kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek pengelolaan hutan yang nyata-nyata berhasil menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya hutan serta menjamin keadilan bagi masyarakat setempat.

PRINSIP/AZAS

A. Prinsip Pengelolaan Program

1.

Keberpihakan sesuai visi dan misi . Pengelolaan program FWI terdiri dari kegiatan pengambilan keputusan untuk melakukan pengelolaan dana program. Setiap simpul mempunyai hak otonom untuk mengelola program kerja berdasarkan kebutuhan di setiap wilayahnya masing-masing, dengan metodologi yang disesuaikan dengan visi dan misi.
2.

Transparan . Dalam menjalankan program kerja yang telah disepakati bersama harus transparan, baik dalam pengelolaan dananya maupun dalam proses menjalankan kegiatannya. Sehingga diperlukan adanya Auditor Independen untuk melakukan audit keuangan dan program sekali setiap tahun. Hasil penilaian Auditor tersebut diinformasikan kepada anggota dalam PERNAS FWI.
3.

Akuntabilitas . Pengelolaan program FWI harus mudah dikontrol oleh anggotanya. Sehingga diperlukan semacam Tim Pengontrol yang melakukan pengawasan secara periodik dengan masa kerja 3 tahun. Tim Pengontrol terdiri dari unsur di luar eksekutif tetapi termasuk anggota FWI.
4.

Partisipatif . Oleh karena FWI merupakan suatu jaringan kerja maka seluruh anggota FWI wajib dilibatkan dalam menjalankan program kerja yang direncanakan baik berupa rekomendasi atau usulan maupun aksi. Sehingga setiap anggota FWI yang dimandatkan untuk menjadi eksekutif harus bersifat Proaktif, yaitu mempunyai inisiatif yang tinggi, tidak mengandalkan orang lain, responsif dan sensitif terhadap isu-isu kehutanan yang berkembang.
5.

Profesional. Pengelolaan Program FWI harus dilaksanakan Profesional. Sehingga seluruh program kerja yang telah direncanakan bersama dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, produktif dalam menghasilkan output, efisien dan efektif dalam pengelolaan dana program.

B. Prinsip Pengelolaan Data dan Informasi

1.

Keberpihakan sesuai visi dan misi. Pengelolaan data dan informasi FWI, terdiri dari kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengkemasan. Setiap Simpul FWI mempunyai hak otonom untuk mengelola data dan informasi berdasarkan kebutuhan di setiap wilayahnya, dengan metodologi yang disesuaikan dengan visi dan misi.
2.

Dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang dikelola FWI harus dapat dipertanggungjawabkan melalui proses validasi. Suatu data/informasi dapat dikatakan valid jika metode pengumpulan datanya telah melalui proses klarifikasi dan verifikasi serta mempunyai kejelasan atas sumber dan atribut identitas data yang lainnya. Produk informasi yang dihasilkan FWI harus melalui proses kaji ulang secara internal dan eksternal. Sebagai catatan bahwa Data dan Informasi dapat dipublikasikan secara cepat tanpa melalui proses validasi dan kaji ulang jika tidak menggunakan nama dan logo FWI.
3.

Kesetaraan . Data dan informasi yang dikelola FWI harus dapat diakses oleh publik dengan berpedoman pada adanya kejelasan atas pemanfaatan data yang akan dipertukarkan, sehingga adanya kontrol terhadap pemanfaatan data/informasi FWI oleh publik.
4.

Barter. Sistem pertukaran data dan informasi yang dikelola FWI bersifat barter, seperti memberi data dengan menerima data, memberi data dengan menerima dukungan program, memberi data dengan menerima dana. Sebagai catatan bahwa data yang dipertukarkan adalah data duplikasi (fotokopi).
5.

Keseragaman format . Format dalam pengelolaan data dan informasi harus seragam supaya kompatibel di antara jaringan kerja simpul FWI.
6.

Tidak diperjual-belikan . Data dan informasi yang dikelola FWI tidak diperjual-belikan di antara anggotanya tetapi lebih bersifat tukar menukar data dan informasi.

C. Prinsip Pencarian Dana

1.

Kemandirian Simpul . Setiap simpul adalah mandiri dalam mengelola sumberdaya masing-masing, termasuk mengupayakan pendanaan untuk menjalankan program kerja masing-masing.
2.

Kemitraan . Di samping kontribusi anggota, FWI akan mengembangkan kerjasama kemitraan dengan lembaga-lembaga donor yang sifatnya tidak mengikat dan tidak ada konflik kepentingan terhadap pencapaian visi dan misi FWI.
3.

Pencegahan . Untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan menjamin keberpihakan program kepada pelestarian fungsi ekologis hutan dan keadilan bagi masyarakat setempat, maka Simpul dan Anggota FWI dilarang mengelola dana dari sumber awal yang bertentangan dengan visi-misi-prinsip FWI, diantaranya: (a) perusahaan pemegang HPH/HTI, (b) perusahaan pemegang Kuasa Pertambangan, (c) perusahaan perkebunan besar, (d) World Bank (WB), (e) Asian Development Bank (ADB), (f) International Tropical Timber Organization (ITTO), dan (g) International Monetary Fund (IMF).

LOGO


Deskripsi :

* Bentuk Pohon melambangkan hutan
* Bentuk Lingkaran menggambarkan Jaringan Kerja Forest Watch Indonesia
* Bentuk Manusia melambangkan peran forestwatcher dalam menjaga kelestarian hutan di Indonesia

KEANGGOTAAN

Keanggotaan FWI terdiri dari:

*

Lembaga/Organisasi
*

Individu.

KRITERIA KEANGGOTAAN

Kriteria Keanggotaan Individu:

1. Memahami, menerima dan mewujudkan visi dan misi FWI.
2. Bukan orang yg karena profesi dan atau afiliasi politiknya memiliki konflik kepentingan dengan upaya-upaya pencapaian visi dan misi FWI.
3. Memiliki data dan informasi yang dapat di kontribusikan kepada FWI
4. Memiliki salah satu kemampuan untuk mengelola data dan informasi (dengan catatan tidak mesti komputerisasi).

Kriteria Keanggotaan untuk Lembaga/Organisasi:

1. Visi dan misi lembaga/organisasi sejalan dengan visi dan misi FWI.
2. Bukan Lembaga yang karena program kerja dan atau afiliasi politiknya memiliki konflik kepentingan dengan visi dan misi FWI.
3. Memiliki salah satu kemampuan dalam pengelolaan data dan informasi.
4. Memiliki data dan informasi yang dapat dikontribusikan kepada FWI.
5. Memiliki kegiatan atau program kerja tetap yang salah satunya berbasis informasi.

HAK SEBAGAI ANGGOTA
Hak Setiap Anggota:

1. Berhak memperoleh informasi yang berkaitan dengan data dan informasi di FWI.
2. Berhak mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan FWI.
3. Mempunyai satu hak suara dan hak bicara dalam pengambilan keputusan untuk anggota individu dan 2 hak suara untuk untuk anggota lembaga.
4. Berhak dipilih dan dicalonkan menjadi pengurus FWI.
5. Berhak mendapat pembelaan yang muncul sebagai akibat dari pelaksanaan kewajibannya sebagai anggota FWI.
6. Berhak menerima laporan perkembangan kegiatan dan keuangan simpul secara transparan dimana anggota tersebut menjadi anggota simpul FWI.
7. Berhak mendapat dukungan pembiayaan selayaknya dalam hal kegiatan-kegiatan tertentu berdasarkan kesepakatan sebelumnya.
8. Berhak menginisiasi pembentukan simpul dalam suatu wilayah tertentu.
9. Berhak mengundurkan diri dari keanggotaan FWI.
10. Berhak membela diri terhadap usulan pencabutan keanggotaan oleh simpul FWI.

KEWAJIBAN SEBAGAI ANGGOTA FOREST WATCH INDONESIA
Kewajiban Setiap Anggota:

1. Wajib mematuhi statuta FWI.
2. Wajib menunaikan sumbangan wajib kepada simpul FWI.
3. Wajib melakukan dan melaporkan kepada simpulnya peran aktif dalam melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan eksploitasi Sumberdaya Hutan dan perlakuan tidak adil terhadap masyarakat setempat di dalam dan sekitar hutan.

REKRUITMEN BARU DAN BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN
Rekruitmen Anggota baru dilaksanakan sebagai berikut:

1. Memenuhi kriteria keanggotaan dan diusulkan oleh Simpul yang ada di wilayah/daerah calon anggota berdomisili pada saat pencalonan, kemudian ditetapkan dalam PERNAS sebagai forum anggota FWI.
2. Anggota pertama FWI adalah yang ditetapkan dalam PERNAS FWI pertama yang diselenggarakan pada tanggal 18 – 20 Agustus 2000 di Bogor.
3. Keanggotaan berakhir jika:
* mengundurkan diri.
* meninggal dunia (untuk anggota individu) atau lembaga/organisasi bubar (untuk anggota lembaga/organisasi).
* diusulkan dicabut keanggotaannya oleh simpul yang ditetapkan dalam PERNAS FWI. Sebelum diusulkan pencabutannya, simpul yang bersangkutan harus memberikan peringatan secara tertulis minimal sebanyak dua (2) kali kepada anggota yang akan dicabut status keanggotaannya

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI





FORUM-FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN ORGANISASI

Pertemuan Nasional (PERNAS) adalah forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi FWI, yaitu:

1. Menetapkan perubahan/perbaikan statuta.
2. Menetapan capaian strategis bersama FWI.
3. Menerima paparan dari tiap-tiap simpul FWI atas pencapaian capaian strategis bersama.
4. Menetapkan dan memberhentikan anggota FWI.
5. Mengusulkan pembentukan simpul baru untuk diverifikasi oleh BAMUS.

Badan Musyawarah (BAMUS) adalah forum konsultasi dan kerjasama antar simpul yang berperan:

1. Sebagai Pengurus Yayasan FWI.
2. Menyelenggarakan PERNAS tiga tahun sekali.
3. Menyenggarakan pertemuan BAMUS minimal 1 tahun sekali.
4. Melakukan koordinasi antar simpul FWI.
5. Membangun dan mengembangkan kerjasama antar simpul, yaitu antara lain untuk pengembangan kapasitas, penggalangan pendanaan bersama.
6. Melakukan verifikasi dan menyepakati penambahan calon simpul dengan standar minimum simpul (SMS) dan pembubaran simpul.

Pertemuan Simpul (PERSIM) adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat simpul, yaitu:

1. Menetapkan rencana kerja yang realistis yang berdasarkan keputusan-keputusan PERNAS dan berkesesuaian dengan kemampuan operasional, kapasitas dan prospek keberlanjutan simpul dimana target penggunanya jelas.
2. Memilih dan memberhentikan pengurus simpul yang terdiri dari badan pelaksana dan badan pengawas.
3. Menetapkan wakil simpul yang akan duduk dalam BAMUS, dengan syarat minimal 2 orang dimana masing-masing mewakili badan pelaksana dan badan pengawas.
4. Menetapkan dan memberhentikan anggota FWI.

Fungsi dan peran Simpul FWI:

1. Mengelola kelembagaan Simpul FWI dengan memenuhi standar minimal simpul (SMS) yang disyaratkan dalam PERNAS.
2. Mengumpulkan, mengolah, mengemas data yang menjalankan 2 fungsi, baik pengambilan data primer (‘field’) maupun sekunder (‘desk’).
3. Melakukan pertukaran data dan informasi dengan lembaga/organisasi/jaringan lainnya (misal: KpSHK, YLBHI).
4. Menganalisis data (termasuk data-data kebijakan) dan menyajikannya dalam bentuk buku SoFR untuk wilayah/daerah kerjanya.
5. Memberikan pelayanan (termasuk penyimpanan) dan penyediaan data dan informasi kepada publik, baik anggota Forest Watch Indonesia maupun pihak-pihak luar, termasuk pemerintah.
6. Melakukan “capacity building” anggota Forest Watch Indonesia dan pihak-pihak lain yang sejalan dan mendukung pencapaian visi dan misi Forest Watch Indonesia (misalnya melaui konsultasi, magang, pelatihan).
7. Melayani anggota FWI di simpulnya masing-masing.
8. Membangun kerjasama antar simpul dan dengan lembaga/jaringan di luar FWI.
9. Mengembangkan strategi komunikasi simpul.
10. Melakukan penggalangan dana untuk membiayai program kerja simpul dengan menggunakan nama FWI.

Standar Minimum Simpul (SMS) FWI:

1. Proses pembentukannya berdasarkan usul anggota di daerah dan diverifikasi serta ditetapkan oleh BAMUS.
2. Memiliki Sekretariat Simpul dengan minimal struktur pengurus kelembagaan yang terdiri dari badan pelaksana dan badan pengawas/legislatif (selaku pengambil keputusan strategis) yang disetujui/dipilih dalam PERSIM.
3. Memiliki sumberdaya manusia dalam pengelolaan data dan informasi yang berorientasi pada pelayanan target pengguna.
4. Memiliki rencana kerja yang realistis yang diterima/disetujui oleh BAMUS untuk calon simpul atau PERSIM untuk simpul yang telah terbentuk, dimana rencana kerja tersebut berkesesuaian dengan kemampuan operasional, kapasitas dan prospek keberlanjutan simpul dimana target penggunanya jelas.

Pendanaan dan Kekayaan

Sumber pendanaan FWI berasal dari:

1. Lembaga donor.
2. Sumbangan wajib anggota.
3. Donatur yang tidak mengikat.
4. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan visi, misi dan prinsip-prinsip FWI.

Kekayaan FWI adalah dana, hutang dan peralatan yang dibeli dari dana FWI atau sumbangan pihak lain yang pengelolaannya diatur dalam aturan rumah tangga di masing-masing simpul. Daftar kekayaan FWI yang ada di simpul harus dilaporkan kepada anggota simpulnya setiap tahun.

http://www.fwi.or.id/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home