Tuesday, April 04, 2006

Demo Buruh Meluas

Kompas
Jakarta, Selasa 4 April 2006
Meskipun diterpa desir angin kencang dan terik sinar matahari ribuan buruh masih bersemangat mengibarkan bendera panji-panji menolak rencana revisi UU Ketenagakerjaan (UU No.13/2003) di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/4) siang.

Ini adalah aksi kesekian kali dari buruh di seluruh Indonesia yang menolak rencana revisi UUK sebagai bagian dari upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif. Aksi berlangsung sejak pagi pukul 10.00 dimulai berkumpul di Bundaran HI lalu melanjutkan aksi dengan berjalan kaki menuju Jalan Merdeka Utara.

Sampai dengan pukul 13.10 WIB, sejumlah pembicara tampil silih berganti untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai masalah ketenagakerjaan. isu yang mereka angkat sama, yakni menolak rencana revisi UUK.

Di bawah tatapan lebih dari lima ratus personil polisi, para orator itu berteriak bahwa revisi tersebut akan menambah sengsara para pekerja, karena ’draft’ yang diajukan pemerintah dinilai bukan akan memperbaiki hak-hak buruh tetapi sebaliknya bisa menjadikan buruh tidak memiliki karir lebih baik.

Pengusaha juga dibolehkan memberikan status kontrak kepada buruh selama lima tahun, sedang pada UU yang kini berlaku hanya jenis pekerjaan tertentu saja yang boleh menggunakan sistem kontrak dan masa kontrak hanya dua tahun dan boleh diperpanjang satu tahun.

Situasi lalu lintas di jalan Medan Merdeka Utara sudah mulai lancar. Kepadatan kenaraan yang terhambat lajunya tidak panjang lagi, begitu juga situasi di jalan Merdeka Barat dan Merdeka Selatan.

Meluas
Sementara itu, aksi penolakan juga terjadi di Medan. Ribuan buruh mendatangi gedung DPRD dan kantor Gubernur Sumatera Utara. Pengunjuk rasa erasal dari beberapa wilayah tempat buruh bekerja antara lain kawasan Medan-Belawan, Medan-Tanjung Morawa dan Medan-Binjai.

Ribuan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) se-Jateng juga melakukan unjuk rasa di halaman Gedung DPRD Jateng. Mereka datang dari Kabupaten Karanganyar, Solo, Sukoharjo, Salatiga, Temanggung, Magelang, dan Kabupaten Semarang.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Murdoko menyatakan DPRD Provinsi Jateng menolak revisi terhadap Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. "Kami mendukung perjuangan para buruh menolak revisi UU No.13 tahun 2003 dan akan mengantar rekan-rekan (buruh) ke DPR-RI," katanya.

Sedangkan 12 elemen buruh dan rakyat yang tergabung dalam Koalisi Buruh dan Rakyat Jawa Timur Menggugat (KBRJT-M), mendesak Menakertrans Erman Suparno untuk mundur dari kabinet, jika tetap memaksakan revisi UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan. "Draft revisi UUK 13/2003 tawaran Bappenas sangat merugikan kaum buruh, maka kami menolak revisi itu, dan jika dipaksakan maka Menakertrans harus mundur sebagai pertanggungjawaban," tutur Juru Bicara KBRJT-M, Rudi Asiko.

Aksi penolakan revisi UU Ketenagakerjaan juga dilakukan sekitar 5.000 pekerja pabrik yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Pekerja Arus Bawah (AGPAB) Kabupaten dan Kota Bekasi. (Nik)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home